Yusril Tanggapi Langkah Hukum Gibran, Proses PTUN Masih Berlanjut

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan akan terus menempuh jalur hukum dalam polemik dokumen pendidikannya, termasuk melanjutkan perlawanan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga upaya Peninjauan Kembali (PK).

Menanggapi sikap tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, persoalan legalitas surat penyetaraan pendidikan Gibran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Yusril menjelaskan, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan salinan lengkap putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan pada 2019 batal dan tidak sah.

Menurutnya, putusan tersebut berlaku surut atau ex tunc. Artinya, surat penyetaraan itu dinyatakan tidak sah sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019.

“Putusan itu bersifat ex tunc, membatalkan, menyatakan batal dan tidak sah. Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019,” ujar Yusril.

Ia menambahkan, MA juga menegaskan kewenangannya untuk membatalkan surat tersebut meskipun Pemilu 2024 telah selesai. Pertimbangan putusan itu, kata Yusril, berkaitan dengan kepentingan bangsa dan keberlangsungan demokrasi.

Yusril juga menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan, termasuk PK.

Karena itu, persoalan dokumen pendidikan Gibran tidak bisa diselesaikan melalui komunikasi personal ataupun pembicaraan informal. Penyelesaiannya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
“Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh?” katanya.

Sementara itu, gugatan terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran di PTUN Jakarta masih bergulir. Perkara tersebut diajukan PT Mercy Toga Kirana yang diwakili Denny Indrayana dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.

Gugatan itu mempersoalkan surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang menyetarakan pendidikan Gibran di UTS Insearch, Australia, dengan lulusan sekolah menengah kejuruan di Indonesia.

Penggugat meminta agar surat penyetaraan tersebut dibatalkan.
Denny sebelumnya sempat mengajukan pencabutan gugatan. Namun, majelis hakim menolak permohonan itu karena perkara telah memasuki tahap jawab-menjawab. Persidangan dijadwalkan kembali berlangsung Kamis (12/11/2026).

Anggota tim hukum Gibran, Mochamad Ridha Avisena, membenarkan perkara tersebut masih berjalan sesuai agenda persidangan.

“Intinya pencabutan ditolak sama majelis PTUN, oleh karena itu sidang PTUN pihak Mercy masih berjalan sesuai agenda,” kata Ridha kepada Redaksi, Selasa (10/11/2026).

Ridha mengatakan, tim hukum Gibran telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia optimistis proses persidangan akan memperkuat posisi hukum kliennya.

“Pastinya kami berusaha maksimal, karena menurut kami, kami memperjuangkan hal yang benar bahwa Pak Gibran menjalankan seluruh pendidikan hingga lulus perguruan tinggi di Singapura sesuai dengan sistem pendidikan di sana,” ujarnya.

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Gibran diberi kesempatan untuk menjelaskan persoalan dokumen pendidikannya sebelum muncul desakan agar dirinya mundur dari jabatan wakil presiden.

Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menilai desakan tersebut terlalu dini karena Gibran belum memperoleh ruang yang cukup untuk memberikan klarifikasi secara langsung.

“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” kata Bestari.

Ia kembali menegaskan, proses klarifikasi seharusnya diberi kesempatan sebelum muncul tuntutan politik yang lebih jauh.

“Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” tandasnya.