Mobil listrik Disubsidi 80 Juta

JAKARTA - Pemerintah berencana akan menghapus subsidi biaya ibadah haji. Namun, untuk tahun 2023, masih disubsidi.

Harusnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja maksimal agar biaya haji bisa di-cover dari pengelolaan duit setoran awal calon jemaah haji.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief menegaskan, subsidi haji tahun 2023 tidak dihapus, melainkan dilakukan penyesuaian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Penyesuaian diperlukan seiring terus membesarnya penggunaan nilai manfaat dana operasional haji.

“Jadi, bukan masalah dihilangkan. Kalau dihilangkan subsidi sama sekali, tidak usah ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ngapain,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Himan, Kemenag tengah merumuskan kebijakan keuangan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kata dia, pemangkasan subsidi dana haji masih dalam pembahasan tentang berapa persen subsidi yang akan dipotong.

“Saya sepakat bahwa harga mau eng­gak mau harus ditunjang ulang. Kemarin itu sampai 40 persen jemaah, subsidinya 60 persen, kita ingin keseimbangan yang profesional,” ujarnya.

Hilman memastikan tidak ada pengurangan subsidi biaya haji tahun 2023. Subsidi haji hanya ditinjau kembali. Dia menegaskan, kewajiban haji hanya bagi orang-orang yang mampu.

“Kami sudah mendiskusikan dengan berbagai pihak untuk memaknai istitha’ah memang harus mampu secara fisik, kesehatan, finansial, politik dan lain seba­gainya,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Nafis melayangkan usulan melalui akun twitter-nya soal penghapusan subsidi biaya haji. Sebab, menurutnya, haji diperuntukkan bagi mereka yang mampu.

Biarlah jemaah bayar sepenuhnya 90-an atau 100-an juta sesuai ongkos haji tahun itu,” demikian bunyi caption-nya dari akun @cholilnafis, Senin (12/12).

Di samping itu, Cholil juga menyarankan, waktu penyelenggaran ibadah haji perlu ditinjau ulang demi mencapai pelaksanaan yang lebih efisien, seperti diselenggarakan selama 20 hari. Kemudian, dia mengusul­kan agar penyewaan pesawat dan katering makanan bisa lebih terbuka.

Diberitakan, pada penyelenggaraan haji tahun 2022, ada kenaikan biaya per­jalanan ibadah haji (Bipih) hingga lebih dari Rp 97 juta. Dari besaran tersebut, jumlah yang dibayar jemaah sebesar Rp 38,9 juta atau 40,7 persen.

Sementara sisanya dibayarkan mela­lui nilai manfaat dana operasional pada musim haji 2022 yang hampir 60 persen atau 59,7 juta per jemaah.

Netizen heran dengan kebijakan Pemerintah yang berencana menghapus subsidi biaya haji. Padahal, pembelian kendaraan listrik saja dapat subsidi. Untuk mobil listrik akan disubsidi sebesar Rp 80 juta per unit. Mobil hibrid disubsidi Rp 60 juta per unit. Dan motor listrik disubsidi Rp 6 juta per unit.

Akun @Zuhud_dunia menyindir rencana kebijakan Pemerintah tersebut. Kata dia, Pemerintah rela mensubsidi kendaraan listrik sebesar Rp 80 juta, tapi subsidi biaya haji malah dihapus.

"Apakah Pemerintah merasa berat un­tuk memanjakan rakyatnya dengan biaya murah. Tapi merasa ringan memanjakan pejabat atau orang kaya dan semacam­nya,” kata dia.

Akun @Abdullah_Zabut juga menolak penghapusan subsidi biaya ibadah haji. Sebagai win-win solution, kata dia, sub­sidinya diperkecil menjadi 20-25 persen per jemaah.

“Jangan dihapus. Hal itu dilakukan agar sustanibilitas keuangan haji tidak terganggu,” katanya.

Menurut @Zaizui, bila Pemerintah memaknai lain istitho’ah sebagai ke­mampuan holistik, harusnya Pemerintah konsisten jangan membiarkan orang mendaftar dengan utang atau kredit dari bank. Soalnya, kata dia, kebijakan pendaftaran haji dengan utang dan kredit itu membuat antrean haji membludak.

“Kalau mau calon jemaah haji bayar penuh, jangan pakai deposit DP di bank, sehingga tidak ada antrean,” tukas @Lubis_Jhonny.

Menurut @Hdsambodo, sistem pendaftaran ibadah haji yang harus di­ubah, bukan subsidinya yang dihapus. Dia bilang, sekarang punya duit Rp 25 juta sudah bisa mendaftar haji. Dampaknya, antrean haji menjadi tidak logis.

“Jangan dihapus subsidi haji. Enak yang sudah berangkat haji karena sudah dapat subsidi. Kasihan yang belum berangkat haji kena imbas subsidi dihapus, padahal sudah daftar haji selama bertahun-tahun,” tukas @Ceu_odah.

Sementara, @Yana setuju subsidi biaya haji dihapus. Dia bilang, karena ada sub­sidi, biaya haji jadi lebih murah, akhirnya jadi lebih banyak yang daftar, sedangkan kuotanya terbatas. Karena kuota terbatas dengan jumlah calon peserta yang se­makin banyak, membuat masa tunggu antreannya jadi semakin lama. “Ide ba­gus. Akan mengurangi antrian haji juga. Yang gak mampu haji masih bisa umrah,” ujar @Robby_karman.

Akun @arifmnajib juga setuju sub­sidi biaya haji dihapus dan membayar biaya dengan full. Yang penting, kata dia, pemberangkatan ibadah haji tidak melaui antrean yang lama dan berpuluh-puluh tahun.

Yang harus disubsidi itu orang yang tidak mampu. Sedangkan haji wajib bagi yang mampu. Jadi, subsidi tidak tepat sasaran,” kritik @Saifel.

Menurut @Boesthamia, bagi jemaah yang niat ibadah dan mampu berhaji, berapapun biaya yang dibutuhkan pasti akan dibayar. “Usulan penghapusan subsidi biaya haji sebagai usulan yang konyol dan dari orang yang tidak peduli rakyat serta tidak paham hitung-hitungan ekonomi,” kritik @Syahbas. rm.id