Kasus Stunting Di DKI Masih Tinggi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan mengubah strategi untuk mengatasi stunting. Sebab, saat ini angka penderitanya cukup tinggi. Artinya, upaya selama ini belum mendapatkan hasil yang optimal.

Data bantuan sosial di situs stunting.jakarta.go.id mencatat, hingga Juli 2023 masih ada 39.793 balita memiliki permasalahan gizi di Jakarta. Artinya prevalensi stunting di Jakarta masih berada di 14,8 persen. Angka itu masih di atas target nasional, yakni 14 persen.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI Sholikhah meminta, Pemprov DKI lebih serius dalam penanganan gizi buruk. Dia mengusulkan, pola penanganan stunting menitipkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas, agar diubah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan mengubah strategi untuk mengatasi stunting. Sebab, saat ini angka penderitanya cukup tinggi. Artinya, upaya selama ini belum mendapatkan hasil yang optimal.

Data bantuan sosial di situs stunting.jakarta.go.id mencatat, hingga Juli 2023 masih ada 39.793 balita memiliki permasalahan gizi di Jakarta. Artinya prevalensi stunting di Jakarta masih berada di 14,8 persen. Angka itu masih di atas target nasional, yakni 14 persen.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI Sholikhah meminta, Pemprov DKI lebih serius dalam penanganan gizi buruk. Dia mengusulkan, pola penanganan stunting menitipkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Puskesmas, agar diubah.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Setda DKI Jakarta Widyastuti berjanji akan meningkatkan sinergi lintas SKPD, terutama untuk pemerataan pemberian PMT.

“Penanganan stunting akan dikelompokkan. Saat ini penanganan ada di di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan,” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Rus­pitawati mengatakan, 39.793 balita dengan permasalahan gizi tersebut terdiri dari 5.753 balita kurang berat badan, 9.191 balita kurang gizi, 2.026 balita gizi bu­ruk, dan 22.823 balita stunting.

Untuk pencegahannya, dia menyebut pihaknya sudah mem­berikan Tablet Tambah Darah (TTD) pada anak usia sekolah dan Antenatal Care (ANC) un­tuk ibu hamil minimal enam kali per kehamilan. “Kami juga memonitor tumbuh kembang anak dan memberi penyuluhan di Posyandu,” imbuhnya.

Ani menyebut, pihaknya me­nargetkan tahun depan, stunting turun menjadi 13,5 persen.

“Kami akan berupaya un­tuk terus melakukan intervensi terhadap penurunan stunting dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak di lintas sektor,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar menginstruksikan jajarannya mela­lukan percepatan penurunan stunting di wilayahnya.

Anwar mengatakan, berba­gai program sudah dijalankan Pemkot Jakarta Timur. Seperti Program 1 balita stunting 1 ASN (Aparatur Sipil Negara) orang tua asuh, 1 hari 1 telur, hingga pem­berian makanan tambahan yang diberikan kepada anak kurang gizi, gizi buruk dan stunting.

Sayangnya, lanjut Anwar, dari hasil monitoring dan evaluasi, penurunan kasus stunting belum optimal. Karena itu, ia meminta kepada jajarannya untuk secara langsung memonitor pemberian makanan bergizi hingga benar-benar terkonsumsi oleh anak kurang gizi, gizi buruk dan stunting.

Anwar juga menginstruksikan kader PKK dan Posyandu untuk memberikan PMTsecara lang­sung ke mulut balita.

“Dokumentasikan pemberian makanan per tanggal dan lokasinya,” pinta Anwar.

Langkah tersebut, lanjut An­war, dibutuhkan karena pihaknya mendapati ada kecenderungan orangtua kurang peduli terhadap asupan makanan kepada anak mereka.

Selain itu, anak-anak enggan mengkonsumsi asupan makanan bergizi yang diberikan karena tak sesuai selera.

“Katanya anaknya nggak mau makan, jadi mereka (orangtua) yang makan. Kan aneh, itu masalah juga,” ujarnya.

Anwar menuturkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Di­nas Sosial DKI Jakarta untuk memberikan Kartu Anak Jakarta kepada 2.756 anak dari keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka akan mendapat bantuan Rp 300 ribu per bulan, uangnya dapat digunakan untuk membeli ma­kanan bergizi.

“Kita pastikan setiap hari kita berikan protein (makanan) yang cukup, supaya dalam waktu 56 hari mereka bisa sehat kembali normal. Tinggi badan maupun berat badan,” tandasnya.