Angket Pilpres Masih Tarik Ulur, PDIP  Masih Mikir-mikir

JAKARTA - Wacana parpol pendukung Paslon 01 dan 03 untuk menggulirkan hak angket terkait Pilpres, di DPR masih tarik-ulur. Bahkan, PDIP yang awalnya paling kencang bersuara, nyatakan masih mikir-mikir. Padahal, parpol lain seperti PPP, PKB, PKS, dan NasDem, sedang menunggu sikap dari partai berlambang banteng tersebut.
Belum finalnya sikap Banteng soal hak angket itu, diungkapkan Hasto Kristiyanto. Sekjen PDP itu menuturkan, partainya masih mempertimbangkan berbagai aspek sebagai inisiator hak angket. Baik dari aspek strategi hukum, politik, juga termasuk masukan dari ahlinya. "Ini kan baru dikaji," kata Hasto, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).
"Kita punya tim khusus yang langsung di bawah arahan para ketua umum partai, dan juga direction langsung pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," tambah Hasto. 
Tim khusus ini, beber Hasto, bekerja menyisir kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. "Rekomendasi dari tim khusus ini yang nantinya jadi referensi putusan," tambah politisi asal Yogyakarta itu. 

Sejauh mana kerja tim khusus ini? Hasto menjawab, masih mengumpulkan fakta-fakta terkait kecurangan di Pemilu 2024. "Tim khusus ini juga berupaya menggalang dukungan dari kelompok-kelompok pro demokrasi yang sangat peduli untuk menyelamatkan suara rakyat, dan demokrasi," sambungnya. 
Melihat tekad PDIP yang masih pikir-pikir menjadi inisiator hak angket membuat parpol lain kecewa. PPP mengaku pesimis dengan nasib hak angket.

"Jika PDIP saja masih mikir-mikir sebagai inisiator hak angket kecurangan Pemilu, maka PPP juga mikir-mikir untuk ikut mengusulkan hak angket tersebut," tandas Ketua DPP PPP, Saifullah Tamliha saat dihubungi Redaksi, Rabu (28/2/2024). 

Lagipula, dijelaskan Tamliha, partainya masih fokus mengawal suara agar bisa lolos ambang batas Parlemen 4 persen. "PPP masih konsentrasi pada elektoral mengejar PT (parliamentary threshold/ambang batas Parlemen) untuk tetap ada di Senayan," cetus anggota Komisi VIII DPR itu. 

PKS mengaku tidak kaget melihat sikap PDIP yang setengah mateng menggulirkan hak angket. PKS menduga, PDIP sedang berpikir untung rugi menjadi partai politik yang bisa menghambat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melenggang ke Istana. 
"Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna," imbuh politisi PKS, Nasir Djamil. 
Senada, PKB juga mempertanyakan keseriusan PDIP menggulirkan hak angket. "Saya juga belum paham. Kita tunggu dan lihat saja," singkat Ketua DPP PKB Daniel Johan. 
Berbeda dari ketiga parpol tersebut, NasDem rupanya serius akan memperpanjang penyelenggaraan Pilpres 2024 melalui jalur yang diatur dalam konstitusi.

"NasDem bersama Tim Nasional Perubahan tetap konsisten untuk memperjuangkan Pemilu yang jurdil melalui regulasi yang ada, apakah itu melalui hak angket ataupun melalui Mahkamah Konstitusi," terang Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago. 
Ditanya kapan hak angket itu akan digelindingkan, Irma menjelaskan, pihaknya masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. "Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait sengketa Pemilu ini," sambungnya. 
Terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menduga, PDIP mulai realistis menyikapi perolehan suara yang didapat jagoannya, Ganjar-Mahfud. Sehingga wacana hak angket memungkinkan layu sebelum berkembang. 
"Keraguan PDIP menjadi kode, bahwa mereka semakin realistis dengan posisi Ganjar-Mahfud tertinggal jauh berdasar real count KPU, yang hasilnya tak jauh berbeda dengan quick count dari lembaga-lembaga survei kredibel," pungkas Agung.