Nasdem Nilai Soal Pemilu Nasional Dan Lokal Terpisah, MK Tabrak Konstitusi

JAKARTA - Partai NasDem mengupas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 ihwal pemisahan Pemilu nasional dan lokal. Tafsirannya, aturan main pesta demokrasi yang baru diketuk MK itu akan menciptakan deadlock dan menabrak konstitusi.

 

Apabila Putusan MK dilak­sanakan, justru dapat mengakibatkan pelanggaran konsti­tusi,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, Selasa (1/7/2025).

 

Wakil Ketua MPR ini menilai, putusan MK bertolak belakang dengan putusan-putusan sebel­umnya. Selain itu, kata Lestari, MK juga telah mengambil ke­wenangan legislatif terkait open legal policy yang merupakan ke­wenangan DPR dan Pemerintah.

 

"Pasal 22E UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pemilu di­laksanakan setiap lima tahun sekali. Ini berlaku untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, ang­gota DPR, DPD, dan DPRD," jelasnya.

 

Lestari mengatakan, akibat pu­tusan MK, pemilihan DPRD akan mengalami perpanjangan masa jabatan. Jarak Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal, kata dia, bisa mencapai dua tahun.

 

"Nah, ketika setelah 5 tahun (periode) DPRD tidak dilakukan Pemilu DPRD, maka terjadi pelanggaran konstitusional," tegasnya.

 

Menurut Lestari, dalam sistem hukum yang demokratis, MK telah menjadi negative legisla­tor karena memutus perkara yang bukan kewenangannya. MK, kata dia, tidak melakukan metode moral reading dalam menginterpretasi hukum dan konstitusi.

 

"MK juga melanggar prinsip kepastian hukum. Yakni, prin­sip hukum yang tidak mudah berubah dan putusan hakim harus konsisten," katanya.

 

Lestari mengatakan, putusan hakim yang tidak konsisten dan berubah-ubah dapat menyebab­kan ketidakpastian dan ketidak­percayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kata dia, krisis konstitusional ini harus dicarikan jalan keluarnya.

 

"Semua harus kembali ke­pada ketaatan konstitusi, di mana konstitusi memerintahkan Pemilu (pileg dan pilpres) dilak­sanakan setiap 5 tahun sekali," tandasnya.

 

“Partai NasDem mendesak DPR untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma konstitusi dalam mengekspresikan sikap kenegarawanannya yang me­lekat pada diri para hakimnya,” pungkas Lestari.

 

Sekadar latar, MK memutus­kan memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Daerah mulai 2029. Pemilu Nasional hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan, pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan Pilkada.

 

Wakil Ketua MK, Saldi Isra mengatakan, Mahkamah mempertimbangkan pembentuk undang-undang yang belum melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

 

Mahkamah, lanjut Saldi, me­lihat DPR maupun Pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan Pemilu.

 

"Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah un­tuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemili­han umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bu­pati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota yang telah dilak­sanakan selama ini tetap konsti­tusional," kata Saldi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).