Menpan Amran Lapor Prabowo, Harga Beras Turun, Betul?

JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman lapor ke Presiden Prabowo Subianto bahwa harga beras di pasaran sudah mulai berangsur turun. Benarkah harga beras di lapangan sudah turun?

 

Amran menyampaikan perkembangan harga beras saat rapat terbatas menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). “Kami sampaikan, sesuai hasil Bapanas dan pengamatan lapangan, sekarang ini harga sudah berangsur-angsur turun,” kata Amran.

 

Dalam laporannya, Amran juga menyebut pihaknya akan melakukan operasi pasar beras besar-besaran hingga Desember 2025. Targetnya, menyalurkan 1,3 juta ton beras melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan harga di pasaran.

 

Saat ini, Pemerintah terus meningkatkan jumlah beras dalam operasi pasar. Per harinya, kini Pemerintah mengguyur 6–7 ribu ton beras. Jumlah tersebut akan ditingkatkan hingga 10 ribu ton.

 

Amran juga melaporkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 3,9 juta ton. Menurutnya, stok sebanyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga akhir tahun.

 

Program swasembada pangan pun tak luput dari laporan Amran. Dia menyebut percepatan cetak sawah dan optimalisasi lahan menjadi penentu keberlanjutan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

 

“Kalau cetak sawah selesai, secara bertahap selama tiga tahun berturut-turut, ini akan membuat swasembada ke depan sustain, berkelanjutan,” kata Amran.

 

Untuk 2025, Pemerintah menargetkan sawah-sawah baru dengan luas total 225 ribu hektare telah berproduksi. Amran menyebut program cetak sawah berjalan baik, mulai dari Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

 

Lalu, apakah harga beras benar-benar turun? Berdasarkan laporan Kepala Badan Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, harga beras di 200 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan pada pekan ketiga Agustus 2025.

 

“Kenaikan terjadi pada beras jenis medium dan premium di tiga zona,” ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 Kemendagri, Senin (25/8/2025).

 

Sementara, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf mengakui stok beras di beberapa ritel modern sempat kosong beberapa pekan terakhir. Hal ini karena sebagian produsen dan distributor enggan memasok kembali barang ke pasar lantaran takut diproses hukum.

 

“Bukan menarik, tapi menghabiskan stok yang ada di ritel dan tidak mengisi kembali,” terang Helfi dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

 

Menurutnya, ketakutan muncul karena sebagian produsen tidak menjalankan standar mutu sebagaimana tercantum di label kemasan.

 

“Kalau sesuai dengan label, ya nggak masalah. Perizinan lengkap, tapi mereka takut menjual yang tidak sesuai komposisi,” tutur Helfi.

 

Naikkan HET

 

Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan HET untuk beras medium dan premium di seluruh zona. Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan HET Beras, yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pada 22 Agustus 2025.

 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan, penetapan ini sebagai langkah jangka pendek agar penggilingan padi kembali bergeliat. Pasalnya, harga Gabah Kering Panen (GKP) Rp 6.500 per kg dinilai membuat penggilingan berat memproduksi beras. “Kalau tidak dikeluarkan, penggilingan padi akan sangat sulit menerapkan HET,” ucap Ketut.

 

Pemerintah juga bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait soal penetapan satu harga beras medium dan premium. Kebijakan ini merupakan perintah Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas.