Setelah Syahroni, Nafa, Eko, Uya & Adies Dinonaktifkan

JAKARTA - Parpol-parpol berusaha meredakan suasana panas saat ini dengan menindak tegas para anggota DPR yang tingkah dan pernyataannya dianggap menyakiti rakyat. Ahmad Syahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio, Adies Kadir dinonaktifkan dari kursi Dewan. Tragedi ini harus dijadikan pelajaran oleh anggota DPR lain agar selalu menjaga sikap dan merakyat.

 

Langkah tegas pertama dilakukan oleh NasDem, dengan menonaktifkan Syahroni dan Nafa dari keanggotaan Fraksi di DPR. Surat pemberhentian keduanya ditandatangani langsung Ketua Umum NasDem Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim.

 

"Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," demikian isi surat itu, yang dibacakan Hermawi Taslim, Minggu (31/8/2025).

 

Dalam keterangannya, Hermawi menyebut keputusan ini diambil untuk menjaga marwah partai sekaligus meredam amarah publik yang meledak akibat gaya hidup dan pernyataan elite politik yang dinilai tidak sensitif di tengah penderitaan rakyat. “Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” ujarnya.

 

Hermawi juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya sejumlah warga dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Dia menegaskan, pernyataan para wakil rakyat yang menyinggung dan mencederai perasaan publik merupakan bentuk penyimpangan dari perjuangan NasDem.

 

Perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” tandasnya.

 

Sikap Syahroni sebelumnya memang menyulut emosi publik dengan menghina dan merendahkan pihak yang menuntut DPR dibubarkan. Belum lagi dengan gaya hidup yang dianggap publik hedon. Sedangkan Nafa dikritik keras karena sempat curhat terjebak macet saat bicara soal tunjangan rumah anggota Dewan.

 

Langkah itu kemudian diikuti PAN. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengumumkan bahwa Uya Kuya dan Eko Patrio resmi dinonaktifkan dari keanggotaan DPR Fraksi PAN. Langkah tersebut juga mulai efektif berlaku hari ini. Keputusan itu diambil setelah mencermati dinamika politik belakangan ini.

 

Viva mengaku paham, kini masyarakat sedang gusar. Karena itu, dia menambahkan pesan khusus agar rakyat tidak panik atau membuat spekulasi liar.

 

PAN mengimbau masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan berpihak pada rakyat,” katanya, Minggu (31/8/2025).

 

Uya Kuya dan Eko Patrio sebelumnya sempat dikritik keras karena joget-joget di ruang sidang MPR. Komentar keduanya mengenai hal itu juga menambah kemarahan publik.

 

Partai Golkar kemudian melakukan langkah yang sama. Sekjen Golkar Sarmuji mengumumkan, Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR, dengan alasan dalam rangka pendisiplinan dan penegakan etika anggota Dewan.

 

"Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sarmuji, kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

 

Sarmuji memastikan, aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh Golkar. Dia lalu menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

 

Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR beberapa waktu ini. Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.

 

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai, penonaktifan kelima orang itu memang berawal dari kegerahan publik terhadap anggota Dewan. Mulai unggahan, gestur, hingga ucapan anggota DPR yang dianggap pamer kemewahan, berjoget-joget di ruang publik, atau bicara sembrono, telah memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya.

 

Menurut Dedi, pencopotan ini harus ditindaklanjuti dengan menempatkan orang yang tepat. “Kader-kader parpol di parlemen yang terbukti menyulut kemarahan warga perlu diganti dengan tokoh yang miliki reputasi komunikasi lebih baik, cakap berempati," sarannya, saat berbincang dengan Tangselpos.id, Minggu (31/8/2025).

 

Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memandang, fenomena ini bisa jadi titik balik bagi para anggota DPR, yang selama ini dikenal hidup mewah berkat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Menurutnya, penonaktifan lana nama populer ini baru episode awal dari rangkaian sorotan publik terhadap wakilnya yang dianggap minim empati.

 

Pangi menyarankan para anggota DPR lain untuk melakukan introspeksi diri. Jangan lagi bergaya hidup mewah-mewahan dan bersikap jauh dari rakyat.

 

Kata dia, etika politik sudah tak bisa ditawar. Publik menuntut wakilnya sadar diri, ngaca, dan kembali membumi. “Kalau tidak, jurang antara rakyat dan elite makin dalam. Situasi bisa chaos,” ujarnya, saat berbincang dengan Tangselpos.id, Minggu (31/8/2025).