Soal Tunjangan Fantastis Anggota DPR, Mayoritas Parpol Setuju Dievaluasi

JAKARTA - Demonstrasi diikuti kerusuhan hingga penjarahan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tuntutan utama aksi ini yakni kenaikan tunjangan anggota DPR. Beberapa partai pun bersikap, setuju tunjangan fantastis anggota DPR dievaluasi.

 

Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers bersama pimpinan partai politik, Minggu (31/8/2025) memastikan, pimpinan DPR telah sepakat akan mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan dan memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

 

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta.

 

Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

 

Selain itu, kata Prabowo, para pimpinan DPR dan pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota mereka yang menyampaikan pernyataan yang membuat kegaduhan publik. Pimpinan partai mencabut status keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI terhitung mulai 1 September 2025.

 

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” kata Prabowo.

 

Sejumlah fraksi di DPR pun ramai-ramai setuju evaluasi hingga penghentian tunjangan anggota dewan setelah demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kita di Indonesia.

 

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pimpinan DPR dan Fraksi di DPR untuk mengevaluasi tunjangan anggota dewan. Menurut dia, ini adalah momen memperbaiki hal-hal terkait anggota DPR.

 

“Ini momentum baik bukan hanya soal penganggaran namun juga soal masalah kinerja. Masyarakat juga berharap DPR menghadirkan komitmen dengan kinerja yang semakin bagus,” ujar Hidayat Nur Wahid kepada Tangselpos.id, Minggu (31/8/2025).

 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pernyataan terbuka sejumlah partai politik yang setuju mengevaluasi hingga membatalkan tunjangan anggota DPR dinilai belum cukup. Menurut dia, sikap ini disebut masih sebatas retorika.

 

“Partai-partai tersebut harusnya tidak hanya beretorika di media, tetapi juga mengambil langkah konkret,” ujar Lucius kepada Tangselpos.id, Minggu (31/8/2025).

 

Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dari Lucius Karus mengetahui sikap partai setuju tunjangan anggota DPR dievaluasi, berikut wawancaranya.

 

Ada beberapa partai yang secara terbuka menyatakan persetujuan untuk mengevaluasi bahkan membatalkan tunjangan anggota DPR. Bagaimana Anda melihat sikap ini?

 

Kami sangat menghargai sikap partai-partai tersebut. Pernyataan mereka adalah langkah awal yang positif. Namun, sayangnya, pernyataan yang disampaikan itu masih terlihat sumir atau tidak tegas. 

 

Maksudnya bagaimana?

 

Terkesan hanya upaya menenangkan situasi tanpa komitmen nyata.

 

Terus, apa yang harusnya mereka lakukan agar terlihat lebih serius?

 

Komitmen yang serius untuk menolak atau mengevaluasi tunjangan harus diperlihatkan fraksi-fraksi di DPR. Mereka tidak bisa hanya berbicara di media, tetapi harus mengupayakan pembicaraan resmi dengan berbagai simpul di DPR.

 

Siapa saja itu?

 

Ya seperti pimpinan DPR, BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), hingga Kesekjenan (Kesekretariatan Jenderal).

 

Jadi, menurut Anda, pernyataan lisan saja tidak cukup?

 

Tentu. Jika hanya sekadar pernyataan lisan tanpa ada upaya untuk memperjuangkan keinginan menghentikan tunjangan ke pimpinan DPR atau BURT, itu hanya terlihat seperti "omon-omon" saja. 

 

Artinya dibutuhkan langkah konkret ya?

 

Iya. Fraksi-fraksi itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mendorong sebuah isu agar menjadi pembahasan hingga melahirkan keputusan.

 

Lalu, apa harapan Anda terhadap fraksi-fraksi di DPR terkait masalah ini?

 

Harapan kami, fraksi-fraksi harus terlihat berjuang mendesak pimpinan DPR agar membahas bersama respons lembaga dalam menanggapi tuntutan terkait tunjangan. Mereka harus menunjukkan inisiatif dan upaya konkret, bukan sekadar menunggu keputusan dari DPR atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu baru bisa disebut komitmen serius.