TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

RELIJIUCITY

RAMADAN

Indeks

Dewan Pers

WFH ASN Setiap Jumat, Pemerintah Klaim Bisa Hemat APBN hingga Rp6,2 Triliun

Reporter: Farhan
Editor: AY
Rabu, 01 April 2026 | 10:20 WIB
Ilustrasi WFH ASN. Foto : Ist
Ilustrasi WFH ASN. Foto : Ist

JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, mulai 1 April 2026.

 

Kebijakan ini merupakan bagian dari program Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi yang diinisiasi pemerintah untuk menghadapi dinamika global sekaligus meningkatkan efisiensi kinerja aparatur negara.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penerapan WFH berpotensi memberikan penghematan signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Potensi penghematan langsung ke APBN mencapai Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM. Sementara total penghematan belanja BBM masyarakat bisa mencapai Rp59 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

 

Penghematan tersebut berasal dari menurunnya mobilitas masyarakat, khususnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk aktivitas harian.

 

Selain penerapan WFH, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kendaraan operasional dan kendaraan listrik. ASN juga diimbau untuk lebih memanfaatkan transportasi publik guna menekan konsumsi energi.

 

Airlangga menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi ketidakpastian global, sekaligus mendorong pola kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis digital.

 

Pemerintah turut mengajak sektor swasta untuk mengadopsi kebijakan serupa. Pengaturannya akan dituangkan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan penerapan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri.

 

Meski demikian, sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan WFH. Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap beroperasi normal dari kantor maupun lapangan

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit