Kenaikan Biaya Plastik Dorong Harga Minyak Goreng Naik

JAKARTA – Lonjakan biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Kondisi ini dinilai sulit dihindari karena tekanan terjadi dari sisi hulu, terutama akibat ketidakstabilan geopolitik dan gangguan rantai distribusi global.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng. Akibatnya, pelaku industri terpaksa menyesuaikan harga jual di tingkat konsumen.

Menurutnya, kondisi ini juga bisa menjadi momentum bagi industri untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien dan berkelanjutan sebagai solusi jangka panjang.

“Naiknya biaya plastik mendorong pelaku usaha untuk berinovasi menggunakan kemasan yang lebih efisien,” ujar Esther di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia mengingatkan, pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar kenaikan harga minyak goreng tidak memicu inflasi yang lebih luas. Pasalnya, komoditas ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner.

Secara makro, kenaikan harga minyak goreng berpotensi menekan daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pengeluaran harian masyarakat akan meningkat karena minyak goreng adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal. Ia menilai kenaikan harga minyak goreng harus ditangani secara serius, terutama dengan memperketat pengawasan rantai pasok.

Faisal menjelaskan, selain faktor kenaikan biaya kemasan plastik, masalah distribusi juga turut berkontribusi terhadap naiknya harga di pasar.

“Rantai pasok minyak goreng sebagian besar dikendalikan oleh pelaku swasta dari hulu hingga hilir. Karena itu, pengawasan perlu diperkuat agar distribusi berjalan lebih efisien,” jelasnya.

Di tengah tekanan tersebut, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, meskipun harga minyak dunia sedang meningkat akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Menurutnya, kebijakan ini cukup membantu menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin tergerus oleh kenaikan harga pangan.

“Setidaknya langkah itu bisa menjaga pendapatan masyarakat di tengah tekanan inflasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan global seperti terganggunya jalur distribusi strategis, termasuk Selat Hormuz, yang berdampak pada pasokan bahan baku dan harga komoditas.

“Dalam situasi seperti ini, menjaga harga BBM subsidi tetap stabil adalah langkah tepat untuk menahan tekanan terhadap daya beli masyarakat,” pungkasnya.