Respons Tuntutan Mahasiswa, Pemerintah Pastikan Program MBG Tetap Jalan dan Dievaluasi

JAKARTA — Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Sebaliknya, program tersebut akan diperbaiki dan dievaluasi agar lebih efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, sebagai respons atas lima tuntutan mahasiswa yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026).

Menurut Qodari, kritik dan masukan dari publik merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan. Namun, pemerintah menilai penghentian MBG bukan solusi karena program ini telah dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan dalam implementasi. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan, bukan menghentikan program yang sudah memberi manfaat,” ujar Qodari.

Sebagai langkah penataan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.

Namun demikian, dapur MBG yang telah berjalan tetap melanjutkan layanan karena menyangkut kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah.

Saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, meliputi ketepatan sasaran penerima, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga pelibatan vendor lokal.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan efisiensi anggaran. Salah satu opsi yang dikaji adalah penyesuaian mekanisme pembayaran berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG, yang dinilai berpotensi menghemat anggaran hingga Rp1 triliun.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan evaluasi tersebut tidak akan memengaruhi alokasi bahan baku makanan sebesar Rp10 ribu per porsi.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap kelompok penerima manfaat agar bantuan dapat diprioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan aspirasi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa yang patut dihargai. Namun, ia meminta masyarakat memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan dan menyempurnakan kebijakan yang sedang berjalan.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, di antaranya penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta dorongan agar pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik.