2022 Cuma Setengah, 2023 Cuma Setengah

JAKARTA - KPU sepertinya harus pandai-pandai mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, anggaran untuk Pemilu 2024 yang diminta KPU, tak bisa dikabulkan semua oleh Pemerintah. Duh, dana pemilu kok cair dikit-dikit ya.

Contohnya, untuk anggaran 2023, pagu yang diajukan KPU sebesar Rp 23 triliun, tapi yang disetujui Pemerintah dan DPR hanya Rp 15,9 triliun. Mendapati kenyataan ini, Ketua KPU Hasyim Asy'ari hanya bisa pasrah.

"Cukup nggak cukup, ya dicukupkan," kata Hasyim, kemarin.

Menurut Hasyim, dana segitu bisa dibilang terbatas. Namun, pelaksanaan tahapan Pemilu harus tetap berjalan. Caranya, dengan melakukan penghematan di berbagai hal. Hasyim mengibaratkan dengan jamuan dalam pesta yang dikurangi menjadi sangat sederhana karena anggarannya kurang.

"Ibarat pesta pengantin, kan kalau anggarannya besar ya prasmanan, ada menu pembuka, ada menu utama, penutup. Kalau anggaran terbatas, kan yang namanya resepsi kan jalan terus walaupun suguhannya teh manis dan nasi rames," ucapnya.

Minimnya dana Pemilu itu bukan hanya terjadi di 2023. Di 2022 juga sama. Di 2022, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 8,06 triliun.

Namun, yang dikucurkan hanya Rp 3,69 triliun. Dengan angka tersebut, kata Hasyim, di 2022, KPU terpaksa mengorbankan beberapa hal terkait sarana dan prasarana kantor.

"Alhamdulillah ini sudah di penghujung tahun, semua kegiatan ter-cover oleh anggaran itu. Memang kemarin banyak tidak dapat dikucurkan lebih kepada sarana prasarana, misalkan kantor dan sebagainya," jelas Hasyim.

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah memberi penjelasan mengenai dana yang diterima KPU ini. Kata dia, pengesahan APBN 2023 sudah diputuskan sejak September lalu. APBN tersebut sudah diketok menjadi undang-undang. Artinya, seluruh kementerian/lembaga telah mendapatkan kepastian anggaran.

"Termasuk KPU selaku penyelenggara Pemilu. Pada tahun depan, KPU akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15,9 triliun," ungkap Said, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk pencairan, Said menerangkan, tidak bisa sekaligus. Pencairan anggaran mengimbangi masuknya pendapatan negara dan serapan pembiayaan negara. Menurut politisi PDIP itu, dalam setahun, bisa dua atau tiga kali tahap pencairan, termasuk syarat terpenuhinya laporan pertanggungjawaban.

"Bukan berarti kalau KPU mendapatkan alokasi anggaran Rp 15,9 triliun lalu semuanya diberikan di depan. Jadi, mekanisme pencairannya sudah pasti bertahap sesuai aturan yang disepakati dalam trilateral meeting antara kementerian dan lembaga terkait dengan Bappenas dan Kemenkeu," terangnya.

Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata memastikan, anggaran yang dialokasikan ke KPU untuk pelaksanaan tahapan Pemilu cukup.

"Anggaran untuk Pemilu sudah direvisi bersama dan disepakati oleh KPU, Bappenas, dan Kemenkeu. Anggaran 2023 insya Allah cukup. Kita akan monitor dan evaluasi secara berkala untuk memastikannya," jelas Isa, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay ikut komentar mengenai hal ini. Dia meminta KPU tidak melulu mengeluh dengan minimnya Pemilu. Lagi pula, kebutuhan Pemilu tidak sekaligus di satu waktu. Bertahap dari mulai 2022 hingga 2024.

"Yang terpenting, Pemerintah tidak terlambat menurunkan sejumlah yang sudah disepakati sebelum waktu kebutuhan untuk digunakan tiba," ucap mantan Komisioner KPU itu, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

Dia lalu mempertanyakan letak kekurangan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu di 2023. Sebab, anggaran di tahun depan sudah disepakati.

"Sepertinya tidak (kurang) ya kalau melihat bagaimana KPU menggunakan dananya selama ini," sambungnya.

Berbeda dengan Hadar, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berharap Kemenkeu menyudahi persoalan mandeknya anggaran Pemilu.

"Soal ini sebetulnya yang penting adalah anggaran siap untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu dan turunannya tepat waktu," imbuh dia. rm.id