Menko Polhukam: Keamanan Dukung Danau Toba Jadi Pariwisata Super Prioritas

MEDAN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan perlunya memikirkan aspek keamanan untuk mendukung Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super prioritas.

Ia mengutip Survei Litbang Kompas terbaru Februari 2023, di mana kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 79,2 persen. Kondisi ini akan sangat mendukung pengembangan wisata.

"Perlu memikirkan kawasan wisata yang menyediakan berbagai fasilitas dan upaya pengamanan agar orang bisa menikmati kunjungannya ke destinasi wisata," kata Mahfud.

Ia mencontohkan, Arab Saudi adalah salah satu contoh negara yang mengubah banyak hal agar semakin terbuka, antara lain untuk keperluan Pariwisata. Jadi, pariwisata kini menjadi bagian dari pembangunan.

Hal ini isampaikan saat membawakan pengantar dalam acara FGD ‘Pembentukan Kesatuan Kewilayahan Kawasan Tertentu Sebagai Kajian Konsep Pengamanan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Sumatera Utara’ yang diselenggarakan Kompolnas bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara, di Parapat, Sumatera Utara, Rabu (22/2).

Acara ini dukungan terhadap kebijakan Pemerintah bahwa penetapan Destinasi Super Prioritas Danau Toba merupakan salah satu dari lima Super Prioritas yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Borobudur (Jawa tengah) dan Labuhan Bajo (Nusa tenggara Timur) dan Likupang (Sulawesi Utara), yang telah ditetapkan oleh Presiden 1 Agustus 2019.

Sehingga diperlukan peran aktif Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang Pariwisata khususnya Destinasi Super Prioritas Nasional.

Menurut Mahfud, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya menjaga aspek keamanan, Polri memerlukan strata kesatuan atau pembagian tingkatan satuan organisasi di seluruh Indonesia berdasarkan daerah hukum kepolisian.

Dalam hal ini, Polri membagi status kewilayahan berdasarkan daerah hukum kepolisian menjadi kepolisian daerah, kepolisian resor, kepolisian sektor, dan kepolisian sub-sektor.

"Pembagian status kewilayahan ini bertujuan agar sumber daya Polri dalam pelaksanaan tugasnya optimal. Pembentukan Kesatuan Kewilayahan penting untuk kawasan pariwisata pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba," tandas Menko Polhukam. rm.id