Soal Menteri, Minta Masukan Jokowi Yang Tentukan Tetap Prabowo

JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai membahas nama-nama calon menteri. Presiden Jokowi dipastikan tidak ikutan cawe-cawe dalam penentuan kabinet Prabowo.
Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat ditemui wartawan usai menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).
Gibran menepis isu keterlibatan Jokowi, dalam pembentukan kabinet Prabowo. Kata Wali Kota Solo itu, penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih.
"Pak Prabowo yang akan menentukan ya," kata Gibran.
Hanya saja, menurut Gibran, Jokowi akan mengutarakan pandangannya jika diminta. Namun, dia kembali menegaskan, penentuan menteri di kabinet selanjutnya tetap ada di tangan Prabowo.
"Mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya," sambung Gibran.
Lebih lanjut, Gibran mengatakan, dirinya juga akan dilibatkan dalam pembicaraan porsi kabinet bersama Prabowo. "Pasti," jelas dia.

Menurut Gibran, dirinya dan Prabowo sudah membicarakan soal kabinet selanjutnya pasca ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU beberapa waktu lalu. Selain itu, pihaknya juga terbuka dengan partai lain yang hendak bergabung di pemerintahan selanjutnya.
"Udah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin. Juga bisa jadi (ajak partai kubu rival bergabung)," cetus dia.

Senada dikatakan, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Dia membantah, informasi yang menyebutkan Jokowi akan cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. "Ah nggak lah. Gosip-gosip aja (Jokowi cawe-cawe)," ucap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga membantah soal titipan nama menteri sudah dibicarakan di tim Prabowo. Namun, kata Budi, sah-sah saja bila ada yang mengusulkan nama menteri di kabinet mendatang.
"Kalian ngusulin siapa juga boleh nggak dilarang. Namanya demokrasi. Kalian yang usulin semua juga boleh," nilai Budi.
Budi menuturkan, kubu Prabowo tak menutup pintu bagi partai luar koalisi yang ingin bergabung ke pemerintahan ke depan. Mengingat, sikap Prabowo yang ingin merangkul semua.

Semua dirangkul. Kata Pak Prabowo semuanya untuk Indonesia maju," tegas dia.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana juga mengatakan, hal yang sama. Kata Ari, pengangkatan menteri di kabinet baru sepenuhnya hak Presiden terpilih.
"Terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang, perlu ditegaskan sebagai berikut: Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," beber Ari, dalam keterangan persnya, Senin (25/3/2024).
Sebelumnya beredar rumor bahwa Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk menjabat di kabinet Prabowo-Gibran. Salah satu nama yang muncul adalah Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Pratikno. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu juga disebut akan masuk kabinet Prabowo untuk membantu Gibran.
Akan tetapi, Ari menepis semua isu tersebut. Dia bilang, Jokowi masih fokus menuntaskan tugasnya sampai akhir masa jabatan. Mulai dari agenda pemerintahan hingga pembangunan.

"Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," tegas dia.
Sementara, politisi partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak meminta, publik untuk tidak meragukan netralitas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. "Semua pihak sudah tahu porsinya masing-masing, paham konstitusi, dan saling menghormati satu dengan lainnya," ungkap Dahnil, saat dihubungi.
Menyoal komposisi kabinet, Dahnil menjelaskan, seluruh pihak yang ikut membantu menenangkan Prabowo terus melakukan komunikasi. "Silaturahmi, diskusi dan berbagi pandangan tetap dilakukan antar pemimpin bangsa," tambah Juru Bicara Prabowo itu.

Di sisi lain, Pengamat Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai, sulit menafikan keberadaan Jokowi di kubu Prabowo-Gibran. Sebab, politik di Indonesia menganut sistem multi partai yang berkonfigurasi.
"Biasanya koalisi itu terbentuk dua kali. Koalisi dalam kandidasi dan pemerintahan," sebut Gun Gun saat ditemui di UIN Jakarta, Senin (25/3/2024).
Menurut Gun Gun, sejak 2004, kontestasi Pemilu selalu memberikan opsi gonta ganti pasangan. Termasuk, dalam penentuan kabinet. Karena itu, Gun Gun tidak heran dengan langkah Prabowo yang belakangan merangkul parpol yang kalah seperti NasDem.
"Kalau tanpa NasDem berarti 43 persen di luar dan 45 persen di dalam (pemerintahan). Berarti, suara di dalam lebih rendah dibanding di luar," jelasnya.
Hal ini, kata Gun Gun, sebagai permasalahan yang ada di kubu Prabowo-Gibran. Karena itu, tak heran jika Prabowo terus mencari koalisi tambahan.
Sedangkan, Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan sepakat dengan pernyataan Gibran dan Budi Arie Setiadi. Menurut dia, penentuan kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih.