Ribuan Ijazah Pelajar Jakarta Masih Tertahan Di Sekolah

JAKARTA - Ribuan ijazah siswa di Jakarta masih tertahan di sekolah. Penyebabnya, mereka belum melunasi biaya pendidikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharapkan gencar mensosialisasikan program Pemutihan Ijazah agar masalah itu cepat selesai.

 

Ijazah sekolah sangat di­perlukan untuk melanjutkan pendidikan atau melamar kerja. Karena itu, pada Hari Pendidi­kan Nasional, Jumat (2/5/2025), Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pendidikan berupa pemutihan ijazah tahap kedua tahun 2025. Bantuan diberikan kepada 371 siswa di halaman Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus).

 

Wakil Ketua Komisi A De­wan Perwakilan Rakyat Dae­rah (DPRD) DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono meminta Pem­prov menggencarkan sosialisasi, agar program Pemutihan Ijazah dapat menyentuh semua warga.

 

Selain itu, lanjut Alia, supaya ijazah tertahan tidak terus terulang, program Sekolah Swasta Gratis, perlu segera direalisasi­kan. “Seharusnya, bukan hanya sekolah negeri yang gratis,” tandasnya, setelah peringatan Hari Pendidikan Nasional.

 

Apalagi, program Sekolah Gratis sudah disepakati Komisi E DPRD DKI periode 2019-2024 bersama Dinas Pendidikan, dengan menandatangani nota kesepemahaman pada Jumat (23/8/2024). “Jadi, nantinya ada dukungan anggaran,” tandas Alia.

 

Sebelum sekolah swasta gratis terwujud, Alia mendukung program Pemutihan Ijazah. Karena, dia sering mendengar keluhan warga yang ijazahnya ditahan pi­hak sekolah. “Setiap saya turun ke daerah pemilihan, selalu ada warga yang belum memegang ijazahnya,” kata Anggota DPRD DKI dari Partai Golkar ini.

 

Alia menyebut, kendala finan­sial merupakan penyebab utama warga tidak mampu menebus ijazah. Padahal, ijazah meru­pakan bukti kelulusan sekaligus syarat utama dalam mencari pekerjaan formal.

 

“Kalau tak bisa cari pekerjaan, mereka tak bisa menghasilkan uang untuk menebus ijazah. Jika tak pegang ijazah, tak bisa cari pekerjaan. Siklusnya terus seperti itu,” urainya.

 

Untuk menghentikan siklus itu, sekali lagi Alia menegaskan, Pemprov DKI harus mewujudkan program Sekolah Swasta Gratis.

 

Menurut Gubernur Jakarta Pra­mono Anung, pemutihan ijazah merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI supaya tidak ada warga Jakarta yang ijazahnya ter­tahan karena keterbatasan biaya.

 

Pram mengatakan, pada ta­hap pertama, 117 siswa telah menerima bantuan serupa. Tahap pertama program ini, menelan anggaran sekitar Rp 500 juta.

 

Jika digabung dengan tahap kedua, maka total 488 siswa telah menerima bantuan program Pemutihan Ijazah. Total anggarannya Rp 1,69 miliar. “Upaya ini akan dilanjutkan, karena masih ada 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah,” kata Pram saat menyampaikan sam­butan dalam Upacara Hari Pen­didikan Nasional Tahun 2025 di halaman Balai Kota.

 

Dia menekankan, pentingnya program ini agar warga Jakarta dapat melanjutkan pendidikan dan memanfaatkan ijazah mere­ka untuk memperoleh pekerjaan.

 

Pram pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta Badan Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (Bazis) DKI Jakarta atas dukungannya dalam membantu warga yang terkendala administrasi penyelesaian pendi­dikan. “Ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Dengan demikian, Pemerintah harus hadir,” tandasnya.

 

Pram menyampaikan, pemenuhan layanan dasar pendidikan ini, merupakan salah satu program prioritas dalam mewujudkan Jakarta sebagai pusat perekono­mian nasional dan kota global. “Mudah-mudahan bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan,” ujarnya.

 

Menurut Pram, sebagian siswa yang menerima bantuan terse­but, telah menunggu tiga hingga lima tahun untuk mendapatkan ijazah mereka. Beberapa di an­tara mereka, bahkan memiliki tunggakan hingga belasan juta rupiah. “Jumlahnya ada yang Rp 17 juta,” tandas Pramono.

 

Ia menambahkan, pelaksanaan program Pemutihan Ijazah dilaku­kan secara bertahap, mengingat kompleksitas data dan keterli­batan banyak pihak, seperti indi­vidu, sekolah, dan Pemprov DKI.

 

Program ini berbeda dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dapat langsung didis­tribusikan setelah keputusan di­ambil. Pemutihan ijazah memer­lukan proses verifikasi data dan koordinasi lintas pihak, sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

 

Namun, masih minimnya so­sialisasi program ini, dikeluhkan warganet di akun Instagram Pramo­no Anung, @pramonoanunggw.

 

Mereka mengaku tidak tahu cara dan ke mana mengajukan pemutihan ijazah. “Mau pak, ijazah saya juga masih di seko­lah, karena masih ada tunggakan biaya. Bagaimana caranya, Pak?” tulis @syifaazharaa.

 

Tanggal 28 April, saya ke kan­tor Wali Kota Jakpus, Gedung Blok D, Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Wilayah II, bertemu salah satu staf di sana, bertanya prosedur dan syarat-syarat apa saja untuk pemu­tihan ijazah yang tertahan. Menurut beliau, belum ada pengajuan un­tuk yang baru saat ini,” cerita @desy_febriani76.