Seluruh RT Di Jakarta Harus Punya APAR Untuk Cegah Kebakaran

JAKARTA - Instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar seluruh Rukun Tetangga (RT) memiliki alat pemadam api ringan (APAR) untuk mencegah kebakaran, mendapat sambutan positif. Namun, pengadaan alat tersebut diharapkan melibatkan banyak partisipasi masyarakat.

 

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono mendukung In­struksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR (Gem­par) itu.

 

Mujiyono yang merupakan Ketua Komisi A periode 2019-2024, yang salah satu mitranya adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), menyarankan agar pengadaan APAR untuk seluruh RT ini, mencontoh Gerakan Masyarakat Punya Pemadam Api Ringan (Gempar) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel).

 

Sejak tahun lalu, menurutnya, Pemkot Jaksel mensosialisasi­kan Gempar. Terutama kepada Aparatur Sipil Negera (ASN). “Pengadaan APAR seperti di Jak­sel, melalui swadaya masyarakat. Karena, penanganan kebakaran perlu peran serta masyarakat,” kata Mujiyono kepada Redaksi, Senin (12/5/2025).

 

Selain tidak memberatkan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov), lanjut Mujiyono, pengadaan APAR melalui swa­daya masyarakat, juga mencegah terjadi korupsi yang berujung pada penanganan kasus, misal­nya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Sebagai informasi, Ingub Nomor 5 Tahun 2025 secara spe­sifik menargetkan ketersediaan minimal dua unit APAR di setiap RT. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Jakarta ada 30.470 RT pada 2021. Itu artinya, harus ada 60.940 APAR.

 

Mengutip https://e-katalog.lkpp.go.id, harga APAR paling murah ukuran 3 kilogram (Kg) Rp 1.500.000. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan, setidaknya Rp 91.410.000.000 untuk pengadaan tersebut.

 

Jika pengadaan APAR ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Mujiyono mengaku siap mengawal prosesnya, se­hingga, tidak terjadi korupsi. “Siap dong, untuk kebutuhan masyarakat,” tandas Ketua Partai Demokrat Jakarta ini.

 

Sebagai informasi, Gubernur Pramono Anung mengeluarkan Ingub itu, karena banyak sekali kawasan padat penduduk yang jalannya kecil. “Ketika terjadi kebakaran, alat pemadam ke­bakaran besar sulit masuk ke kawasan padat penduduk,” kata Pramono di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (9/5/2025).

 

Menurut Pram, sekitar 30.679 RT di seluruh Jakarta, masing-masing harus memiliki minimal dua tabung APAR untuk mempercepat respons awal bila terjadi kebakaran. “Kalau itu bisa dimiliki, maka ada upaya pencegahan yang bisa dilaku­kan,” tandasnya.

 

Pada tahun 2025, lanjut Pram, ada 598 kebakaran di Jakarta. Sebanyak 141 kebakaran bisa dicegah membesar oleh masyarakat yang memiliki dan menggunakan APAR.

 

Karena itu, dia mengatakan, pengadaan APAR akan sangat berguna, terutama bagi wilayah padat penduduk seperti Tam­bora, Taman Sari dan sejumlah kawasan lainnya.

 

Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Gulkarmat DKI Saepuloh memperkirakan, butuh sekitar 60 ribu tabung APAR untuk menjalankan Instruksi Gubernur itu. “Jumlah RT di Jakarta seki­tar 30 ribu. Karena targetnya 1 RT dua APAR, berarti sekitar 60 ribu,” ujarnya.

 

Namun, dia belum memasti­kan berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan 60 ribu tabung APAR itu. Karena, harga APAR tergantung je­nis dan standar keamanannya. “Harga APAR bisa kita lihat di katalog, variatif. Ada APAR yang sudah berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia), ada yang tidak,” jelasnya.

 

Untuk pencegahan kebakaran, Gulkarmat DKI juga menginten­sifkan pelatihan dan penyuluhan kepada warga. Pesertanya per­wakilan dari masing-masing RT. “Kami ajarkan tentang pengeta­huan, keterampilan mencegah dan menanggulangi kebakaran,” ujar Saepuloh.

 

Capaian pada tahun ini, menu­rut dia, sudah sekitar 83 persen tersosialisasikan tentang pence­gahan dan penanggulangan kebakaran.

 

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono menambahkan, dengan memiliki APAR di setiap RT, respons terhadap api dapat dipercepat secara signifikan, sebelum membesar dan sulit dikendalikan petugas Damkar, terutama di gang-gang sempit atau area padat penduduk yang sulit diakses armada besar.

 

Menurutnya, data menun­jukkan bahwa sejumlah kasus kebakaran di Jakarta pada 2025 berhasil dipadamkan berkat penggunaan APAR oleh masyarakat.

 

“Dari sebanyak 598 kebakaran di Jakarta, ada 141 kejadian yang dapat diatasi masyarakat. Artinya, ada 23 persen kasus kebakaran di Jakarta yang dapat dipadamkan warga sebelum api membesar,” ujarnya.

 

Fakta ini, lanjut dia, meng­garisbawahi perlunya peran aktif masyarakat sebagai garda ter­depan dalam pencegahan dan penanganan awal kebakaran. “Tentunya peran masyarakat harus didukung alat pemadam kebakaran dan pelatihan yang mencukupi,” ucap Mujiyono.