Gubernur Pramono: Tak Lama Lagi, Sampah Bakal Jadi Harta Karun

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Jika berjalan mulus, langkah itu tidak hanya mengatasi masalah sampah, namun mendatangkan potensi ekonomi yang besar.

 

Anggota DPRD DKI Ali Lubis mendukung rencana Pemer­intah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun PLTSa.

 

“Ini ide yang bagus. Saya se­bagai anggota Komisi D DPRD DKI, mendukung niat baik Pak Gubernur,” ucap Ali kepada Redaksi, Selasa (17/6/2025).

 

Ali menilai, rencana pembangunan PLTSa merupakan sebuah terobosan dalam pengelo­laan sampah di Jakarta sebanyak hampir 8.000 ton per hari.

 

Namun, Ali mengingatkan, investasi pembangunan PLTSa sangat mahal, sehingga sulit jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapa­tan dan Belanja Daerah (APBD).

 

“Pemprov DKI harus mencari investor yang mau diajak kerja sama membiayai fasilitas terse­but,” saran Anggota DPRD DKI Bidang Pembangunan, yang salah satu tugasnya meliputi Dinas Lingkungan Hidup ini.

 

Selain itu, lanjut dia, harga jual listrik yang dihasilkan PLTSa ter­golong mahal. Karena itu, Pem­prov DKI perlu memastikan siapa yang bersedia membeli listrik tersebut. “Jangan sampai listrik itu tidak tersalurkan. Apakah PLN bersedia membelinya?” tanya Ali.

 

Menurut Ali, payung hukum atau regulasi pembangunan PLTSa sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Ling­kungan. “Artinya, Gubernur tidak perlu lagi menunggu Perpres un­tuk melaksanakan pembangunan PLTSa,” ujarnya.

 

Gubernur DKI Jakarta Pra­mono Anung yakin, masalah pengelolaan sampah di Jakarta bisa segera terselesaikan. Menu­rutnya, dengan teknologi insinerator dan PLTSa yang terbukti berhasil di sejumlah negara, maka pengelolaan sampah akan bisa dilakukan dengan baik.

 

Setiap hari, Jakarta menghasil­kan 7.700 ton sampah. Sedang­kan tumpukan sampah di Bantar Gebang mencapai hampir 56 juta ton. Dengan adanya teknologi insinerator dan PLTSa, Pram yakin sampah akan memiliki potensi ekonomi yang besar.

 

Bahkan, menurutnya, saat ini banyak pihak yang menemuinya, karena tertarik mengelola sampah. “Dulu sampah menjadi momok, beban. Sebentar lagi sampah seperti harta karun, diperebutkan siapa pun,” kata Pram di Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025).

 

Terkait masalah biaya pengo­lahan sampah atau tipping fee, Pram menegaskan bahwa hal itu kini tidak lagi menjadi kendala bagi Jakarta. Sebab, permintaan untuk mengelola sampah men­jadi energi kini mulai tinggi.

 

Karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI siap membangun lima PLTSa. Pram menuturkan, pembangunan PLTSa akan dimulai setelah terbit Perpres. “Tetapi prinsipnya seperti arahan Bapak Presiden, apakah nanti PLTSa-nya lima atau empat, Jakarta siap untuk itu,” ucapnya.

 

Pram menyebut, teknologi PLTSa lebih terjangkau dan dapat dioperasikan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi. Menurutnya, dengan volume sampah harian mencapai 7.700 ton dan cadangan sampah mencapai 55 juta ton, Jakarta me­miliki sumber daya yang besar untuk mendukung PLTSa.

 

Pendapatan dari hasil listrik PLTSa ini, lanjut dia, akan diarah­kan untuk mendukung pembangunan proyek strategis lainnya, termasuk Giant Sea Wall. “Ini merupakan strategi multifungsi untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dan energi, sekaligus membiayai pembangunan infra­struktur vital,” katanya.

 

Dia menjelaskan, 55 juta ton sampah yang menumpuk di Bantar Gebang akan diolah menjadi energi listrik melalui pembangunan empat PLTSa.

 

Setiap PLTSa ditargetkan me­miliki kapasitas harian 2.500 ton sampah, yang secara total dapat menghasilkan sekitar 1.500 megawatt listrik. Angka ini diperkirakan mampu memenuhi seluruh kebu­tuhan listrik di Jakarta.

 

Pram pun mengatakan, me­lalui pengelolaan sampah, Jakar­ta akan memperoleh tambahan pendapatan (revenue). “Nah, revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun Giant Sea Wall,” ujar dia.

 

Pemprov DKI kini mendapat­kan tanggung jawab untuk membangun Giant Sea Wall di pesisir utara, sepanjang 19 kilometer (km). Angka ini bertambah dari semula yang hanya 12 km.

 

Meski begitu, Pram memastikan, komitmen Pemprov DKI untuk menyiapkan pembangunannya. Dengan APBD Jakarta yang saat ini sebesar Rp 91 triliun, Pemprov DKI menargetkan mengalokasikan minimal Rp 5 triliun setiap tahun untuk proyek tanggul ini.

 

Ini menjadi tantangan bagi kami. Kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan penu­gasan dari bapak Presiden,” tandasnya.