Polemik Deposito Rp 4,1 Triliun, KDM Siap Pecat Anak Buah yang Berbohong

JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan akan mencopot pejabat di lingkungannya yang berbohong atau menyembunyikan data terkait polemik dana APBD Jabar yang disebut-sebut disimpan dalam bentuk deposito senilai Rp 4,1 triliun.

 

“Saya tidak akan segan-segan. Siapa pun pejabatnya—mau Sekda, Kepala BPKAD, atau Kepala Bapenda—kalau berbohong dan tidak punya integritas, akan saya berhentikan,” tegas KDM lewat akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Rabu (23/10/2025).

 

KDM menyatakan, langkah pertama yang akan ditempuh adalah menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan keakuratan data mengenai dana deposito tersebut.

 

Tak Ada Deposit Rp 4,1 Triliun di Kas Daerah

 

Sehari sebelumnya, Selasa (21/10/2025), KDM telah mengumumkan hasil penelusuran internal Pemprov Jabar. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), posisi kas daerah Jabar tercatat Rp 2,38 triliun, tanpa ada catatan sertifikat deposito senilai Rp 4,1 triliun.

 

“Kalau ada yang bilang uang Rp 4,1 triliun itu disimpan dalam deposito, serahkan datanya ke saya,” ujar KDM.

 

Ia bahkan mengaku telah berkali-kali memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) dan memarahi stafnya untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Namun hasilnya nihil. “Dibuka dokumen kas daerah, tidak ada deposito Rp 4,1 triliun,” tegasnya.

 

KDM menambahkan, keberadaan dana tersebut mudah dibuktikan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dengan cepat menelusuri saldo kas dan deposito pemerintah daerah.

 

Konteks Nasional: Dana Daerah Mengendap Rp 234 Triliun

 

Polemik ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Pengendalian Inflasi 2025 di Kemendagri, Senin (20/10/2025).

Ia menyebut total dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.

 

Data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober 2025 menunjukkan, terdapat 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di bank.

DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan Rp 14,6 triliun, sedangkan Jawa Barat di posisi kelima dengan Rp 4,1 triliun.

 

Purbaya: “Tanya Saja ke Bank Sentral”

 

Menanggapi bantahan KDM, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar Pemprov Jabar memverifikasi langsung ke BI.

 

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu data dari mereka. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/10/2025).

 

Purbaya menegaskan, data yang ia sampaikan bersumber dari sistem pelaporan perbankan BI dan selaras dengan data milik Mendagri Tito Karnavian.

 

“Saya tidak pernah sebut angka untuk Jabar. Data yang saya sampaikan adalah agregat nasional dari laporan bank sentral. Di sistem BI ada tanda identifikasi siapa pemilik dan jenis simpanannya—deposito, giro, dan lain-lain,” jelasnya.

 

Purbaya menutup dengan sindiran halus,

 

“Kalau Pak Dedi mau periksa, periksa saja sendiri. Saya bukan pegawai Pemda Jabar.”

 

KDM Tegaskan Komitmen Transparansi

 

KDM menegaskan, dirinya tak akan mentolerir praktik manipulasi data di lingkungan Pemprov Jabar. Ia ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Saya akan jaga integritas keuangan Jawa Barat. Tidak boleh ada data yang disembunyikan, apalagi dimanipulasi,” tutupnya