Pemkot Serang Hadapi 5 Masalah Daerah Dalam RPJMD 2025-2029

SERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menghadapi lima permasalahan pokok daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kelima permasalahan daerah tersebut yakni, reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya berjalan efektif, belum merata dan berkualitasnya pembangunan manusia, belum otimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai tata ruang yang belum optimal, dan belum meratanya kesejahteraan sosial.

 

Pada sisi reformasi birokrasi, terdapat enam indikator utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan efektif. Keenam indikator tersebut yakni, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), kualitas pelayanan publik, indeks integritas nasional, dan indeks sistem merit.

 

Dalam dokumen RPJMD 2025-2029, disebutkan jika keseluruhan reformasi birokrasi di Kota Serang masih membutuhkan perbaikan tata kelola agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi kunci penting untuk membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

 

“Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih komprehensif guna memastikan setiap program dan kebijakan dapat dijalankan secara konsisten serta terhindar dari praktik yang tidak sesuai prosedur ataupun regulasi yang berlaku,” demikian dikutip tangselpos.id dari RPJMD Kota Serang 2025-2029, Kamis (5/3/2026).

 

Masalah kedua yakni, pembangunan manusia yang belum merata dan berkualitas. Pada pembangunan manusia ini sedikitnya terdapat tujuh indikator mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dna usia harapan hidup. Kemudian indikator lain yakni, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDP), dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

 

“Meskipun terjadi peningkatan pada beberapa indikator pembangunan manusia di Kota Serang, namun capaian tersebut belum merata dan belum sepenuhnya berkualitas. Ketimpangan ini terlihat dari disparitas antara angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta capaian Indeks Daya Saing dan Indeks Pembangunan Gender yang menunjukkan perlunya peningkatan keberlanjutan pembangunan berbasis manusia,” tulis dokumen tersebut.

 

Permasalahan daerah yang ketiga, yakni belum optimalnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Dalam permasalahan ini di mana capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,71 persen, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp 58,5 juta per tahun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah pertumbuhan belum merata antarsektor, distribusi pendapatan belum adil, UMKM sulit mengakses modal dan pasar, infrastruktur ekonomi belum memadai serta produktivitas tenaga kerja masih rendah.

 

“Berdasarkan permasalahan tersebut, prioritas pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” lanjut dokumen tersebut.

 

Permasalahan daerah selanjutnya adalah, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai tata ruang yang belum optimal. Dalam dokumen RPJMD disebutkan, pembangunan infrastruktur di Kota Serang masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas dan kesesuaian dengan tata ruang. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Infrastruktur (IKLI) sebesar 69,04 poin dan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 54,19 poin, yang menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur dan lingkungan belum optimal. Permasalahan terletak pada perencanaan tata ruang yang belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, infrastruktur dasar belum merata, kualitas infrastruktur rendah, serta kurangnya integrasi pembangunan dan lingkungan.

 

“Oleh karena itu, dibutuhkan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan sesuai tata ruang melalui penguatan sistem perencanaan berbasis RTRW dan RDTR, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan integrasi pembangunan fisik dengan pelestarian lingkungan,” tulisnya.

 

Permasalahan terakhir atau kelima, yakni kesejahteraan sosial di Kota Serang masih belum merata yang tercermin dari dua indikator utama yaitu tingkat kemiskinan sebesar 5,65 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,12 persen, angka ini relatif tinggi walaupun masih lebih baik apabila dibandingkan  terhadap capaian Kabupaten Serang yang tingkat penganggurannya mencapai 9,18 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara adil dan inklusif.

 

Sementara itu Indeks Gini kembali naik pada tahun 2024 sebesar 0,324 poin, mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan  dalam menjaga kesinambungan pemerataan, terutama akibat faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi makro, ketimpangan sektor  informal dan formal.

 

“Untuk itu, diperlukan kebijakan yang terarah dalam memperluas akses terhadap pekerjaan layak, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta memperkuat jaring pengaman sosial guna mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat penurunan angka kemiskinan denganmeningkatkan akses lapangan kerja berbasis potensi lokal, penguatan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, perluasan cakupan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.”(*)