Tongkat Komando Resmi Berganti, Satpol PP Tangsel Gaspol Tegakkan Perda

SETU — Kepemimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan resmi berganti. Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satpol PP berlangsung khidmat, diawali dengan apel bersama yang diikuti seluruh personel Satpol PP, jajaran kewilayahan se-Serpong Utara, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel, Rabu (22/4).

 

Apel tersebut turut dihadiri jajaran kewilayahan yang sebelumnya dipimpin Dahlan saat menjabat Camat Serpong Utara, serta unsur Damkar yang kini dipimpin Ahmad Dohiri.

 

Usai sertijab, Kepala Satpol PP Tangsel yang baru, Dahlan, menegaskan akan langsung bekerja menyesuaikan diri dengan tugas dan tantangan baru, dengan tetap mengedepankan etika birokrasi.

 

“Ya, alhamdulillah, saat ini kami tinggal menjalankan kebijakan serah terima jabatan. Secara regulasi, per tanggal 17 kemarin kami sudah mulai melaksanakan tugas. Tentunya, kami juga harus menjaga etika dalam menyesuaikan diri dengan hal-hal baru,” ujarnya.

 

Dalam waktu dekat, Dahlan mengaku belum akan melakukan langkah gegabah. Ia memilih memetakan berbagai persoalan yang ada sebelum menentukan kebijakan strategis.

 

“Saya akan melihat situasi terlebih dahulu, karena ada beberapa isu yang memang perlu kita ubah dan benahi. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai mengganggu ‘cluster-cluster’ yang sudah ada. Semua akan kita petakan dulu,” jelasnya.

 

Terkait kemungkinan gebrakan awal, Dahlan meminta waktu untuk menyusun perencanaan matang.

 

“Untuk gebrakan awal, nanti akan saya sampaikan satu pekan ke depan. Artinya, saya akan menyusun perencanaan terlebih dahulu, melihat situasi dan kondisi, lalu menarik benang merah dari berbagai persoalan yang ada,” ungkapnya.

 

Ia juga menegaskan, Satpol PP tetap berkomitmen menjalankan tugas utama dalam penegakan peraturan daerah (Perda) sesuai regulasi yang berlaku.

 

“Ya, memang itu tugas kami. Seperti yang sudah kami sampaikan, kami mengacu pada regulasi, yakni PP Nomor 16 Tahun 2018 dan Perda Nomor 2 Tahun 2025. Itu menjadi dasar kami dalam menjalankan tugas,” tegas Dahlan.

 

Sementara itu, Ahmad Dohiri yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Tangsel memastikan proses transisi berjalan dengan baik. Seluruh program, capaian, hingga pekerjaan rumah telah disampaikan kepada pimpinan baru.

 

“Pesannya sebenarnya sudah saya sampaikan sebelum serah terima jabatan. Kemudian tugas-tugas yang belum selesai juga sudah saya jelaskan kepada beliau. Apa yang harus dilanjutkan, diperbaiki, dan ditingkatkan di institusi ini, semuanya sudah saya sampaikan secara lengkap,” kata pria yang akrab disapa Adam itu.

 

Ia menekankan pentingnya kesinambungan kepemimpinan, sebagaimana arahan Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

 

“Itu juga merupakan pesan dari Pak Wali Kota dan Pak Sekda agar kepemimpinan berjalan berkelanjutan atau sustainable. Jadi apa yang sudah kita lakukan, yang belum, dan yang masih dalam proses, semuanya sudah saya sampaikan kepada Kasatpol PP yang baru,” ujarnya.

 

Menurutnya, Satpol PP memiliki peran strategis sebagai representasi wajah pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan pelayanan masyarakat.

 

“Yang utama, institusi ini adalah marwah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Karena ini berkaitan dengan penegakan Perda dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk ibu-ibu Linmas. Saya berpesan, ketika masyarakat membutuhkan bantuan, kita harus hadir,” tegasnya.

 

Adam juga menyoroti sejumlah program prioritas yang harus dilanjutkan, salah satunya penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC).

 

“Saya sudah membangun TRC dengan target respon 15 sampai 30 menit. Jadi begitu ada laporan masyarakat, tim harus langsung hadir. Ini harus terus dikawal agar bekerja secara profesional, ikhlas, dan tuntas dalam melayani masyarakat,” paparnya.

 

Selain itu, penertiban kawasan pasar juga menjadi perhatian serius. Saat ini, posko bersama telah dibentuk di Pasar Ciputat dan Pasar Serpong dengan sistem piket 24 jam.

 

“Nantinya akan ada piket 24 jam untuk mengawasi ketertiban lalu lintas dan PKL. Ini harus dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru,” imbuhnya.

 

Tak hanya itu, sejumlah penertiban yang masih berproses juga menjadi pekerjaan rumah, di antaranya bangunan liar di kawasan Taman Hutan Kota 2 Jaletreng.

“Itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Sudah dipanggil, diperingatkan, diminta bongkar mandiri, tapi masih membandel. Saya sudah perintahkan untuk segera dilakukan tindakan pembongkaran,” tegasnya.

 

Menurutnya, penertiban tersebut mendesak dilakukan guna mencegah potensi gangguan ketertiban dan keamanan.

 

“Kalau dibiarkan, lama-kelamaan bisa jadi tempat karaoke, mabuk-mabukan, bahkan berpotensi ke arah narkoba. Ini berbahaya, jadi harus kita cegah sejak dini,” tandasnya.