Seperempat Utang Pinjol Indonesia Ada Di Jabar

JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan, persoalan kemiskinan masyarakat kelas menegah ke bawah di Jabar, membuat mereka memiliki ketergantungan pada pinjaman online (pinjol) dan bantuan sosial (bansos). Kehidupan keseharian rumah tangga melahirkan beban ekonomi yang cukup berat, utamanya bagi mereka yang memiliki anak sekolah.

 

“Problemnya apa? Satu, jajan anaknya tidak pernah berhenti setiap hari. Dua, ketika outing class dia memaksakan diri. Ketiga, ketika studi tour mereka juga memaksakan diri. Kempat, ketika perpisahan juga memaksakan diri,” ujar Dedi dalam keterangannya dikutip, Kamis (12/6/2025).

 

Politisi Partai Gerindra ini menyesalkan banyaknya orang tua di Jabar yang memaksakan diri melanjutkan budaya di dunia pendidikan, seperti yang dia sebutkan. Padahal, uang atau pendapatan yang mereka miliki bisa digunakan untuk kegiatan atau usaha yang lebih produktif.

 

Banyaknya orang tua yang memaksakan diri, lanjut dia, akhirnya mencari pinjaman dari saluran-saluran yang paling mudah dijangkau di daerahnya, mulai dari bank emok, bank keliling dan pinjol.

 

Masalah bertambah runyam saat masyarakat yang terjerat pinjaman dengan bunga tinggi mengharapkan bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai “pendapatan cuma-cuma” yang digunakan untuk membayar cicilan.

 

Ini menciptakan ketergantungan terhadap bansos, tanpa diiringi keinginan untuk menjadi lebih produktif. Kaum menengah ke bawah tidak lagi punya etos, tidak lagi bekerja dengan baik, hanya ingin menikmati dan tidak membuat uang yang mereka miliki menjadi modal kerja,” jelasnya.

 

Sebab itu, Dedi menegaskan, pihaknya akan tegak lurus dengan sejumlah bauran kebijakannya di bidang pendidikan.

 

“Kami melarang study tour, melarang perpisahan atau wisuda sekolah. Ini dilakukan agar warga Jabar terbebas dari beban ekonomi dunia pendidikan,” cetusnya.

 

Terpisah, Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung Arief Bonafianto mengatakan, pihaknya mendukung seluruh upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menekan pengeluaran kurang produktif di dunia pendidikan, salah satunya study tour.

 

“(Pelajar) yang dari Jawa Barat keluar (daerah), itu yang jadi masalah. Selain menghindari beban biaya tinggi bagi orang tua murid, larangan itu juga bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data pinjol per Januari 2025. Hasilnya, terdapat 23,16 juta entitas penerima pinjol di Indonesia. Total utang pokok yang masih berjalan (outstanding loan) mencapai Rp 78,50 triliun.

 

Ditinjau berdasarkan provinsi, provinsi di Pulau Jawa mendominasi jajaran peminjam terbesar. Provinsi Jabar mencatatkan nilai utang pinjol terbesar dengan total Rp 19,88 triliun, atau mencapai 25 persen dari total utang pinjol di Indonesia.

 

Penilaian Dedi soal pinjol dan budaya dalam dunia pendidikan di Provinsi Jabar, mendapat beragam pendapat dari netizen di media sosial X.

 

“Terbukti kok efek laranggan study tour dan wisuda berbayar. Di antaranya, 4.300 booking wisata Lembang dibatalin, 133 SMA/SMK diaudit, Kepsek SMAN 6 Depok sudah kena nonaktif. Akhirnya, para orang tua juga bisa menghemat biaya hingga jutaan rupiah, dan angka pinjol segera ikut turun,” tulis akun @greyhats13.

 

“Kebijakan yang dibuat sudah tepat dan sistematis. Tujuannya, Jabar tidak lagi rangking 1 pinjol dan rentenir: melarang study tour, melarang wisuda TK, SD, SMP dan SMA, melarang sekolah bisnis LKS dan seragam, melarang sekolah menahan ijazah dan melarang sekolah melakukan pungutan ke para siswa atau orang tua siswa,” tutur akun @oposisixx.

 

Akun @Aeapganano28729 memiliki pendapat berbeda.

 

“Untuk tekan pengeluaran masyarakat, selain dari pendidikan, tolong pikirkan juga soal pengeluaran untuk transportasi umum. Tolong tingkatkan kualitas tranportasi umum, perbanyak rute/trayek, jangan pendek-pendek. Subsidi juga ongkosnya, agar orang tua bisa hemat ongkos. Salam hormat,” tulisnya.

 

“Pak, kalau bisa biaya listrik disubsidi juga. Setiap bulan, pengeluaran keluarga untuk membeli listrik cukup besar. Kalau itu bisa dihemat, sisa uangnya bisa untuk ditabung pendidikan anak,” usul akun @warjamilahBojongsng90.