Yusril: Ada 2 Tim Reformasi Polri, Tidak Tabrakan Tapi Saling Memperkuat

JAKARTA - Agenda reformasi kepolisian berjalan dalam dua jalur. Jalur pertama lewat Komite Reformasi Polri yang dibentuk Istana. Jalur kedua lewat tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Mabes Polri. Kedua jalur ini, nggak bakal tabrakan. Justru, akan saling memperkuat. 

 

Kepastian itu disampaikan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. “Jangan khawatir ada tabrakan. Keduanya pasti kerja saling bantu,” tegas Yusril di kantornya, di Jakarta, Jumat (26/ 9/ 2025).

 

Menurut Yusril, tim bikinan Kapolri fokus urus internal. Hasil evaluasi internal ini nantinya jadi amunisi untuk Komite Reformasi Polri bentukan Istana. “Dua tim ini saling melengkapi. Yang satu bebersih ke dalam, yang satu bikin arah besar,” ujarnya. 

 

Soal kapan Komite Reformasi Polri bentukan Istana diumumkan, Yusril bilang tunggu Presiden Prabowo Subianto balik dari luar negeri. Perkiraannya, pertengahan Oktober sudah rampung dan dilantik. Soal siapa-siapa yang duduk, dua nama besar sudah masuk radar: Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie. 

 

Wamensesneg Bambang Eko Suhariyadi menambahkan, komite ini bersifat ad hoc. Hanya kerja sekitar enam bulan, dengan anggota 7-9 orang. “Nama-namanya saya takut salah sebut. Tunggu Presiden pulang,” kata Bambang. 

 

Meski ada dua tim, Bambang menegaskan, komite bentukan Presiden tetap jadi yang utama. “Yang dari Kapolri itu membantu, tapi yang utama tim Presiden,” tegasnya. 

 

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, tim yang dibentuknya jalan bareng dengan tim Istana. Tim Transformasi Reformasi Polri bakal identifikasi masalah, bikin rekomendasi, lalu diserahkan ke Komite Reformasi Polri. 

 

Agenda dekat, Kapolri mau undang Koalisi Masyarakat Sipil, pengamat, dan pakar yang selama ini kritis. “Kami undang mereka bicara, kasih masukan,” kata Sigit di Mabes Polri. 

 

Tim Transformasi Reformasi Polri dibentuk lewat Sprin/2749/IX/2025, diteken 17 September lalu. Isinya 52 perwira tinggi dan menengah. Kapolri jadi pelindung, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo duduk sebagai penasihat, dan Kalemdiklat Komjen Chryshnanda Dwilaksana jadi ketua. 

 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yakin dua tim ini sinergi. “Yang dari Polri fokus sub kelompok, nanti hasilnya bantu Komite Reformasi Polri,” jelasnya. 

 

Anggota Komisi III DPR dari PKB, Abdullah, minta kedua tim serius serap aspirasi publik. “Polri sekarang harus kerja keras pulihkan kepercayaan. Jangan cuma agenda internal. Libatkan pakar, akademisi, mahasiswa, ormas,” tegasnya. 

 

Dari luar Senayan, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, kasih catatan. Katanya, pengawasan DPR selama ini lemah. Karena itu, dua tim harus berani menyentuh soal pengawasan legislatif. 

 

Usman juga kritik minimnya keterlibatan masyarakat sipil. “Dalam tim Polri, masyarakat sipil nggak ada. Di komite juga belum jelas siapa yang dilibatkan,” sindirnya. 

 

Mahfud: Budaya Polisi Yang Harus Dirombak 

 

Sementara itu, eks Ketua Mahkamah Konstitusi yang namanya masuk dalam radar Komite Transformasi Polri, bicara soal nasib kepolisian mendatang. Kata Mahfud, reformasi bukan cuma soal struktur. Poin pentingnya, yakni budaya di tubuh polisi. 

 

“Budaya melindungi penjahat, nepotisme jabatan, mutasi nggak transparan, kenaikan pangkat, rekrutmen perwira masih sering salah. Itu yang harus dibenahi,” tegas Menko Polhukam periode 2019-2024 itu dalam seminar di Universitas Andalas, Padang. 

 

Mahfud juga singgung keterlibatan polisi dalam politik. “Ini harus dihentikan. Kalau nggak, reformasi percuma,” ucapnya. 

 

Meski begitu, Mahfud optimis, Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden jadi harapan baru rakyat untuk betulin Korps Bhayangkara.