Pemilu Berat Diongkos, Sudah Habiskan Rp 23 Triliun

JAKARTA - Pemerintah menganggarkan biaya Pemilu hingga 2024 mencapai Rp 70,6 triliun. Per 2 Desember 2023, anggaran Pemilu sudah terserap Rp 23,4 triliun. Pemilu berat di ongkos.

Soal anggaran Pemilu tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja memantau kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara DKI Jakarta, Minggu (24/12/2023).

"Realisasi anggaran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp 20 triliun," kata Sri Mul.

Dijelaskan wanita yang akrab dipanggil Ani itu, anggaran Rp 20 triliun dimanfaatkan untuk pembentukan Badan Ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye Pemilu serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 kementerian/lembaga (K/L) lain dengan realisasi anggaran Rp 3,4 triliun. Jumlah tersebut dimanfaatkan untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu. Sehingga total anggaran yang sudah terealisasi Rp 23,4 triliun

Untuk diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 70,6 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu. Anggaran tersebut merupakan anggaran yang telah disiapkan dari 2022 sampai 2024.

Sri Mul mengungkapkan belanja Pemilu 2022 Rp 3,1 triliun. Sementara, untuk 2023 dialokasikan sebesar Rp 30 triliun lebih. Dan, 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.

Bagaimana tanggapan parpol mengenai mahalnya ongkos Pemilu? PDIP mengakui pesta demokrasi di Indonesia masuk kategori berbiaya tinggi. Karena itu, PDIP meminta penyelenggara Pemilu berpikir bagaimana menekan pengeluaran Pemilu 2024.

"Perlu dipikirkan bagaimana agar penyelenggaraan Pemilu dilakukan lebih efisien dan efektif," kata Politisi Senior PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi Redaksi, Senin (25/12/2023).

Menurut Hendrawan, proses demokrasi di Indonesia sangat transaksional. Bahkan, mengarah ke demokrasi kriminal. "Para calon legislatif berdarah-darah karena aktivasi politik berbiaya mahal," ucap anggota Komisi XI DPR itu.

PAN tidak mempersoalkan besarnya anggaran Pemilu yang telah dikeluarkan Pemerintah. Terpenting, kata Juru Bicara PAN Valeryan Bramasta, penyelenggara Pemilu bisa menjelaskan penggunaan anggarannya. "Saya berharap dan mendorong agar KPU nanti bisa menjelaskan transparansi pada penggunaan anggarannya," imbau Valen.

PAN juga berharap pelaksanaan Pemilu akan berjalan dengan aman, damai, tertib, serta menghadirkan demokrasi yang baik. "Saya menyambut dengan positif apa yang sudah dilakukan oleh KPU, baik dalam proses tahapan Pemilu sampai realisasi anggarannya," sebut dia.

Sementara, Golkar meyakini anggaran Pemilu yang sudah terealisasi merupakan jaminan bahwa Pemilu akan terselenggara sesuai dengan yang direncanakan. "Kami berharap Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang paling berkualitas, baik berkenaan dengan penyelenggaraan maupun berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional," ujar Politisi Golkar, Sarmuji.

Partai Demokrat berharap besarnya anggaran Pemilu yang telah terealisasi berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu. Apalagi kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2024 naik berkali lipat dibanding Pemilu sebelumnya.

Kita semua menaruh harapan dengan dilaksanakannya Pemilu secara serentak pada 2024 mendatang akan terjadi efisiensi. Itu antara lain pemikiran yang mendasari penyelenggaraan Pemilu serentak," cetus Ketua DPP Demokrat Kamhar Lakumani.

PPP menegaskan anggaran besar tidak jadi masalah sepanjang proses Pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). "Namun, jika sebaliknya yang dipenuhi kecurangan, maka anggaran tersebut sangat membebani duit rakyat," jelas Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha.

Lalu, bagaimana tanggapan pengamat? Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengaku, Pemilu memang membutuhkan anggaran yang besar. Jadi, wajar kalau seandainya anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp 23 triliun.

"Pemilu merupakan mekanisme perebutan kekuasaan secara damai dan teratur. Melalui Pemilu yang damai dan jujur adil, akan lahir pemimpin-pemimpin yamg sah, yang akan membawa Indonesia lima tahun ke depan lebih maju," tukas Kacung.

Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengaku Pemilu 2024 memang berat diongkos. Karena itu, Ujang mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat untuk bahu membahu menjadikan Pemilu 2024 sebagai sarana untuk mencari pemimpin berkualitas.

"(Pemilu 2024) ongkos besar, biaya banyak. Jadi, jangan merusak pesta demokrasi dengan menyebar hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Itu, harus dihindari. Kita Harus bangun Pemilu luber-jurdil," pungkasnya.