TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Haji 2025

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers

Pejabat Harus Siap Dihujat

Oleh: Budi Rahman Hakim
Editor: Redaksi
Senin, 30 Juni 2025 | 10:03 WIB
Budi Rahman Hakim. Foto : Ist
Budi Rahman Hakim. Foto : Ist

SERPONG - Ketika seseorang memutuskan menjadi pejabat publik, harus bermental baja. Sebab, saat menjabat, dia akan banyak menerima hujatan, cibiran, cemoohan, hinaan, bully, dan lain sebagainya. Jangan pernah mengeluh.

 

Di era digital ini, kritik dan pengawasan terhadap pejabat publik semakin massif. Sedikit saja melakukan kesalahan, akan dihujat ramai-ramai. Para warganet bisa melakukan aksi hashtag yang memiliki kekuatan penekanan yang besar.

 

Karenanya, menjadi seorang pejabat itu “tanda tangan kontrak” siap dihujat, dicaci, dan dimaki. Jangan dan tidak usah mengharap pujian. Sebab, dia menduduki singgasana kekuasaan milik rakyat dan digaji oleh rakyat.

 

Ingat, seluruh kegiatan pejabat dibiayai oleh rakyat dari uang pajak mereka. Jadi, penguasa sesungguhnya adalah rakyat. Pejabat hanya petugas rakyat untuk menjalankan amanah mengurusi keperluan rakyat. Sebagai petugas rakyat, para pejabat harus melayani rakyat, buka yang lain.

 

Rakyat adalah prioritas utama dalam tugas pejabat. Jangan sekali-kali mengkhianati rakyat. Jangan pula mencoba menipu dan mengelabui rakyat.

 

Jika ada sikap pejabat yang menceng, pasti ketahuan. Apalagi di era keterbukaan saat ini. Cepat atau lambat, berbuatan menyimpang akan terbongkar. Oleh karena itu, para pejabat, berhati-hatilah melangkah dalam menjalankan amanah.

 

Apa pun jabatan publik yang diemban, harus selalu merasa, bila ada kritikan, omelan, atau tumpahan amarah, itu tanda bahwa pejabat yang bersangkutan masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menjalankan tugas. Terima saja dengan lapang dada semua kritikan itu.

 

Seorang pejabat tidak hanya dituntut untuk berkerja baik, tapi juga mengetahui penerimaan publik. Pejabat publik bisa menggunakan instrumen sosial media untuk menginformasikan kepada publik tentang apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakannya, serta mengetahui respons mereka.

 

Pejabat harus mengerti cara bekerja digital marketing. Dengan melek digital marketing, dia akan punya cara memenuhi hak publik untuk mengetahui langkah-langkah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemerintahannya.

 

Namun ingat, semua hal itu harus dilakukan sealamiyah mungkin dilakukan. Jangan ada mark up atau make up, apalagi engineering yang tak perlu. Agar rakyat bisa merasakannya sebagai ketulusan, buka rekayasa. Semua yang dikerjakan dari hati dan hati maka pasti akan sampai ke hati.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit