Masyarakat Diminta Aktif Awasi Koperasi Desa Merah Putih

JAKARTA - Masyarakat diminta aktif mengawasi jalannya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program ini jangan sampai hanya menguntungkan segelintir orang.

 

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, koperasi ini harus berpihak pada anggota, bukan menjadi alat rente segelintir elite lokal.

 

“Era sekarang, rakyat yang harus untung duluan,” kata Budi Arie dalam keterangan kepada Tangselpos.id Selasa (22/7/2025).

 

Budi Arie mengingatkan praktik lama yang kerap muncul dalam koperasi, yakni “KUD: Ketua Untung Duluan”. Model seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Sekarang keuntungannya wajib dirasakan langsung anggota.

 

 Merah Putih harus jadi solusi kemiskinan ekstrem, stunting dan rendahnya kesejahteraan desa,” tegas mantan Menteri Komunikasi dan Informasi ini.

 

Agar tak melenceng dari tujuan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama pengawasan dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, mencegah praktik curang dan penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi.

 

“Kita tidak mau koperasi dijadikan ladang rente. Karena itu, kami dorong pengawasan partisipatif berbasis anggota. Masyarakat harus terlibat aktif,” tegasnya.

 

Adapun peluncuran Kopdes Merah Putih dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

 

Peluncuran Kopdes Merah Putih merupakan bentuk komitmen Pemerintah mendorong koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.

 

Budi Arie menekankan, koperasi ini bukan hanya kelembagaan formal, tapi harus hidup dan memberikan manfaat nyata di desa.

 

“Pak Presiden juga ingatkan, jangan sampai kejadian lama terulang. Sekarang saatnya rakyat yang diuntungkan lebih dulu,” tutur Budi Arie.

 

Mendukung inisiatif ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) membangun fondasi koperasi modern berbasis konektivitas dan pelatihan digital. Kementerian ini memastikan koneksi internet cepat tersedia di desa-desa prioritas, serta mendorong literasi digital pengelola koperasi.

 

Pendampingan ini kolaboratif bersama komunitas digital lokal dan dinas daerah agar sesuai kebutuhan tiap desa,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam peluncuran di Klaten.

 

Kabupaten Klaten, seluruh 379 desa dan 26 kecamatan telah terhubung jaringan fiber optik dan Optical Distribution Point (ODP). Tak ada desa yang blankspot. Kecepatan internet rata-rata di wilayah ini mencapai 38,16 Mbps untuk unduhan dan 19,03 Mbps untuk unggahan.

 

Kemenkomdigi juga rutin melakukan audit jaringan untuk menjaga kualitas dan mengantisipasi lonjakan trafik. Di saat bersamaan, kementerian ini menyiapkan integrasi platform pelatihan Digitalent Academy dengan super apps koperasi yang sedang dikembangkan Kementerian Koperasi.

 

Kami tidak hanya fokus pada pelatihan, tapi juga membangun ekosistem digital agar koperasi bisa dikelola modern dan partisipatif,” kata Meutya.

 

Koperasi diharapkan menjadi pusat layanan komunitas yang menyatukan distribusi logistik, transaksi keuangan dan pelatihan dalam satu sistem.

 

Model KDMP Bentangan, Klaten, disebut Meutya sebagai contoh ideal. Koperasi ini sudah memiliki enam gerai dan lebih dari seribu anggota.

 

Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Fithra Faisal menyatakan, Kopdes Merah Putih merupakan realisasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya membangun dari bawah untuk menciptakan kemerdekaan sejati dan pemerataan ekonomi.

 

Presiden konsisten. Program-programnya sejalan dengan Asta Cita,” ujar Fithra.

 

Dia menjelaskan, koperasi ini mewujudkan konsep development as freedom, sebagaimana diperkenalkan ekonom peraih Nobel, Amartya Sen. Pembangunan tak sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi perluasan kebebasan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

 

“Pembangunan tidak lagi top-down, tapi bottom-up. Ini jadi ekonomi yang inklusif dan merdeka,” ujarnya.

 

Dia mengatakan, koperasi ini akan menjawab persoalan klasik di desa, seperti nilai tukar petani dan nelayan yang rendah akibat minimnya fasilitas penyimpanan.

 

Pemerintah akan menyediakan gudang, cold storage dan sistem logistik terpadu, agar petani dan nelayan bisa menjual hasilnya saat harga menguntungkan.

 

“Kopdes Merah Putih juga memotong jalur tengkulak dan membuat produksi lebih efisien,” katanya.

 

Lebih jauh, koperasi ini diyakini membuka peluang kerja luas di desa. Dengan estimasi enam pengelola per koperasi, maka 80 ribu koperasi akan membuka sekitar 480 ribu lapangan kerja langsung.

 

“Anak muda bisa mulai membangun dari desa. Menciptakan peluang baru di kampungnya sendiri,” tutup Fithra.