TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Haji 2025

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers

Kemendagri Gelar Kembali Retret Sesi 3 Untuk Sekda Seluruh Indonesia

Reporter & Editor : AY
Senin, 30 Juni 2025 | 10:19 WIB
Senam bersama peserta retret 2 di Kampus IPDN Bandung. Foto : Ist
Senam bersama peserta retret 2 di Kampus IPDN Bandung. Foto : Ist

JAWA BARAT - Setelah retret kepala daerah tahap I dan II sukses digelar, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana untuk menggelar kegiatan retret untuk para sekretaris daerah (Sekda) seluruh Indonesia. Kegiatan retret bagi Sekda ini direncanakan akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

 

Sebelumnya, Kemendagri menggelar retret tahap pertama bagi kepala daerah pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang.

 

Sedangkan retret tahap kedua digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat pada 22-26 Juni 2025.

 

Retret gelombang kedua kepala daerah akan diikuti oleh 87 peserta yang terdiri dari 3 gubernur dan wakil gubernur, 3 walikota dan wakil walikota, 37 bupati, dan 38 wakil bupati.

 

Mentari Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret untuk para Sekda. “Bapak presiden sudah memberikan arahan pada saya retreat untuk sekda provinsi dan kabupaten kota di Magelang dan para sekda ini ASN atau birokrat yang paling senior," ujar Tito di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (23/6/2025).

 

Tito mengatakan, tengah mempertimbangkan pelaksanaan retret untuk sekda digelar berbarengan dengan sebagian kepala daerah yang belum melaksanakan retret. 

 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, rencana pelaksanaan retret untuk Sekda akan melibatkan sekda tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. 

 

Kata dia, retret bagi Sekda seluruh Indonesia ini untuk meningkatkan sinergi serta koordinasi antara kepala daerah dan sekretaris daerah guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan nasional di daerah.

 

Anggota Komisi II DPR Ujang Bey setuju saja jika Kemendagri ingin menggelar retret bagi Sekda. Menurutnya, retret yang dikhususkan bagi Sekda sangat baik untuk memperkuat komunikasi dan sinergitas pembangunan nasional. “Kita apresiasi karena Sekda merupakan ujung tombak birokrasi,” ujar Ujang Bey.

 

Sementara, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mempunyai pandangan lain mengenai niat Kemendagri untuk menggelar retreat bagi Sekda. “Retret bagi Sekda belum penting untuk digelar,” katanya.

 

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Ujang Bey mengenai rencana retret bagi Sekda seluruh Indonesia. Berikut wawancaranya.

 

Pemerintah melalui Kemendagri akan menggelar retret bagi Sekda seluruh Indonesia. Apa tanggapan Anda?

 

Saya kira kalau tujuannya positif perlu kita mengapresiasinya.

 

Kenapa Anda tak mempermasalahkan retret Sekda ini?

 

Karena Sekda merupakan ujung tombak birokrasi, peran sentralnya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif.

 

Pemerintah pusat sangat sadar dan memiliki kepentingan dalam mewujudkan program yang terencana dengan baik, membutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

Dalam arti tidak hanya dengan kepala daerah tapi juga sekda yang merupakan pelayan birokrasi di daerah.

 

Menurut Anda apakah retret Sekda penting untuk digelar?

 

Saya kira, untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan pelaksanaan program dengan baik memang dibutuhkan koordinasi dan retreat merupakan sarana pembekalan antara birokrasi daerah (sekda) dan pemerintah pusat yang digawangi oleh Kemendagri, dan tentunya membutuhkan sarana dan prasana untuk tempat pelaksanaan.

 

Bagaimana dengan tudingan retret Sekda ini pemborosan anggaran di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah?

 

Demi efisiensi bisa saja Kemendagri menggunakan fasilitas pemerintah seperti Kampus IPDN maupun tempat yang biasa digunakan oleh TNI maupun Kepolisian untuk retreat. Jadi tidak perlu di hotel.

 

Yang penting, secara substansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau birokrasi daerah (sekda) bisa menyamakan persepsi secara teknis untuk mengawal kebijakan-kebijakanya agar tersampaikan dengan baik hingga tataran birokrasi terendah di daerah seluruh Indonesia.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit